asas pidana. Panduan JDIH Provinsi Bali Bali (Provinsi)Tinjauan umum tentang tindak pidana 1. asas pidana

5) Asas moralitas, Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam : (1) Asas Adamul Uzri (2. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. nulla poena sine lege: tiada pidana tanpa adanya undang. 18 a. Misalnya asas hukum pidana menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro, S. Elemen-Elemen Perbuatan Pidana MODUL IV : Asas Legalitas A. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Asas Ius Curia Novit yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S. Sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kesewenag-wenangan penguasa dalam menghukum seseorang. Asas-Asas Umum Asas Umum Hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam. Prinsip Hukum Pidana. pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang. . Tapi, ada ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang dapat disimpulkan memiliki arti serupa dengan yang Saudara maksudkan. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 2 Reviews · Cek Harga: Shopee. Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (bahasa Belanda: Strafrecht) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang. adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana[1] Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. , Hlm. Lex scripta artinya penuntutan hukum acara pidana harus bersifat tertulis, 2. h 72 - 88. , h. c. asas tiada pidana tanpa kesalahan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) pasal 6 ayat (2) uu no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang. Kanter dan S. Rangkuman 89 F. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 9 F. Dengan mengikuti PKPA ini, kamu bisa mengakses materi berupa video dan file. menganalisa dan menyusun secara sistematis peraturan perundangan pidana; 2. Asas-Asas Hukum Pidana DILENGKAPI URAIAN KUHP NASIONAL Buku ini melanjutkan sukses buku sebelumnya yakni Hukum Pidana Suatu Pengantar yang berisi pengertian, asas/prinsip, teori, jenis-jenis serta berbagai penjelasan mendasar tentang hukum pidana. Asas ini ada dalam hukum pidana materiil namun penegakannnya ada di dalam pengadilan. [5] Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu : [6] 1. Asas-Asas Hukum Acara Pidana. Hal ini melindungi individu dari penyalahgunaan. Berikut adalah asas asas hukum pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia: 2. 2004 dan Pejelasan Umum butir 3c KUHAP Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pasal 14 + 270 — Penuntut umum berwenang melaksanakan putusan — Penuntut umum berwenang melakukan pengawasan apakah persyaratan umum. 1994. Mengingat kasus tindak pidana korupsi adalah kasus/perkara yang tidak biasa/ringan sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan asas keadilan sebagai perwujudan tujuan hukum secara substantive. Pengecualiaan Asas Legalitas - 34 BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA - 39 A. Asas-Penerapannya, (Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001), hal. 9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Bina Aksara, 1999), 5. pidana peringatan dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaiamana yang terdapat di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-. Asas Legalitas Dalam Konteks Hukum Pidana Nasional E. Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa ada 9 asas-asas hukum acara pidana dalam KUHAP. 16 dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakanPengertian hukum pidana. 16 10 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2015, h. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila. 45. 5) Asas moralitas, Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam : (1) Asas Adamul Uzri. Istilah dan Pengertian Hukum Pidana Adat Perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia (ius constitutum) terminologi hukum adat dikenal dengan istilah „hukum yang hidup dalam masyarakat, living law, nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) -¥ Pasal 8 UU No. 17Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. Pertama, asas legalitas atau nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale, yang diatur dalam Pasal 1 ayat. R. A. 42) bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Ruang Lingkup Berlakunya Kias dalam Hukum. Asas ini sesuai dengan pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (“AB”). Tapi, untuk bisa mengetahui apakah perbuatan itu termasuk kategori ne bis in idem atau tidak, Anda perlu mencermati kembali waktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti) terjadinya tindak pidana. Tohar Media, 2019 2019 CV. Perbedaan Isi. Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek. Pembatasan Terhadap Asas Legalitas Asas-Asas Hukum Acara Pidana. 81,9(56,7$60('$1$5($ Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. . 308 NEGARA HUKUM: Vol. UNIVERSITAS MEDAN AREA. Berikut penjelasan mengenai asas-asas hukum acara pidana, yaitu: Asas Praduga Tidak Bersalah. Ulasan Lengkap Sebenarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Andalas University. Buku ini merupakan buku ke-26 yang dihasilkan oleh Prof. Asas Teritorial Menurut Hukum Pidana. Sehingga semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan UU 11/2012 dan bukan UU 3/1997. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, h. 72-73). 2 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Op. 1991), hlm. Situs Hukum - Pada artikel kali ini kita akan memasuki ke pembahasan mengenai hukum acara pidana. D. Y Kanter dan S. Hal itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat 79. Beberapa tindakan kriminal dapat diatur dengan cara yang lebih umum atau abstrak, seperti “perbuatan merugikan keamanan negara”. Makna Yang Terkandung Dalam Asas Legalitas D. 8. Dihimpun dari berbagai sumber, asas teritorial dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lex certa artinya hukum acara pidana harus jelas, 3. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. co. [Rujukan?] Jika, setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam hukum hukum, maka yang digunakan adalah aturan. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers -----2003. Pengertian tindak pidana. , dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 30 Maret 2017. Bandung: Mandar Maju, hal. Dalam Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa "Pengadilan mengadili menurut. Buku ini merupakan inti dari pembahasan hukum pidana yakni tentang berlakunya hukum pidana, berbagai seluk beluk tentang tindak pidana. Azas perlakuan yang sama di depan hakim 6. 2. Jakarta Hlm. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi. Sedang dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi “Actus Non Facit Reum,4. A. Pokok Materi yang dibahas dalam modul ini adalah: 1. ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sin gkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene Inlandsch Reglement" atau H. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan. Asas Litis Finiri Oportet dan Asas Ne bis in Idem TERKAIT dengan interaksi antara tindak pidana pajak dan tindak administrasi pajak, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menekankan pentingnya mengakhiri upaya penegakan hukum pajak dengan memberlakukan asas. Asas-asas hukum acara pidana : 1. Asas ini diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 37 UU Nomer 4 Tahun 2004 tentang. Hlm. Kedua, asas hukum pidana berdasarkan tempat dan waktu. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat. Hukum perdata berisi aturan-aturan yang mengatur mengenai tingkah laku setiap orang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. 2 SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia di Indonesia dan Penerapannya,Tujuan asas legalitas adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hukum pidana. d) Asas Legalitas, berlaku pada hukum pidana. Sanksi yang diancamkan maksimal setara denda kategori II (Rp10 juta). Asas legalitas. Disarikan dari buku Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (hal. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 427 36 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. c) Asas Presumption of Innocence (asas praduga tak bersalah), berlaku pada hukum pidana. Asas legalitas ini pertama tama mempunyai bentuk sebagai undang undang adalah dalam Konstitusi Amerika 1776 dan sesudah itu dalam pasal 8 Declaration de droits de I’homme et du citoyen 1789: “nul ne peut etre puni qu’en vertu d’une loi etabile et promulguee anterieurement au delit et. Prinsip legalitas (Pasal 1 (1) KUHP), yaitu prinsip yang menentukan masing-masing pelanggaran pidana, harus diatur oleh hukum atau setidaknya undang-undang yang sudah ada / berlaku sebelum orang. Asas teritorial ini kemudian diperluas kembali oleh Pasal 3 KUHP: Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Asas ini terdapat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana Allah SWT juga. KOMPAS. Asas-asas Hukum Pidana. pidana sendiri dapat dimengerti. Kata Kunci : Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Asas Legalitas Asas legalitas atau yang biasa disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali memiliki arti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Asas-asas Hukum Pidana Menurut Tempat Asas Legalitas Secara Hukum Asas legaliatas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” Dalam bahasa Latin: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali. Abdul Kadir Besar Menurut Abdul Kadir Besar asas hukum adalah pangkal tolak daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum. 144 a. Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:157/Pid. 11, No. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat. Konsep dan formulasi Azas Legalitas Dalam KUHP . T. Hal ini sebagaimana dijelaskan Dr. Perubahan. Sejarah dan Pengertian Asas Legalitas - 28 B. 70 Sementara itu, asas "tiada pidana tanpa kesalahan" tidak boleh dibalik menjadi "tiada kesalahan tanpa pidana". Ketentuan inimengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasarpemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asastlada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld), dan asas tiadapidana tanpa sifat. Aturan mengenai peradilan anak secara khusus dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. 4 Th. 21 1. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :ASAS-ASAS HUKUM. Asas hukum pidana (uraian umum) berdasarkan batas berlakunya menurut tempat dan orang yang terkandung dalam Pasal 2 sampai 8 KUHP, yaitu : 4 5. Asas legalitas dalam hukum pidana sangat penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. 25. Jadi, apabila terjadi suatu tindak. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ; 2. Pengantar 91 B. Soal-Soal Pendalaman 90 BAB IV TINDAK PIDANA 91 A. Menurut Moeljatno , sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld (hal. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan A. 8 4. 25 5 Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM era Reformasi, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hal. 20 . R. Asas hukum pidana materiil itu antara lain, sebagaimana di kutip dari Fakultas Hukum UMSU yakni: Asas Legalitas Asas legalitas Hukum Pidana Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu kontribusi yang bersifat ideologis, berupa hukum pidana dengan filosofi Ketuhanan. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Asas ini lahir sejak berlakunya HIR. Berdasarkan hukum tersebut maka seorang hakim tidak. Jenis perbuatan (pidana) yang sedemikian rupa sifatnya sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana, tanpa memandang siapa yang berbuat delik, di mana, dan terhadap kepentingan siapa pelaku delik melakukannya. Dalam praktik peradilan, manifestasi asas ini dapat. Dimana dalam peradilan cepat dalam HIR seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 71 HIR ada kata-kata satu kali 24 jam. Akil Mochtar, S. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyediakan ribuan formasi penjaga tahanan untuk. dalam buku beliau yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Jakarta: Aneka Cipta. Asas legalitas dalam hukum acara pidana artinya setiap perbuatan pidana harus dituntut, asas legalitas hukum acara pidana memiliki tiga makna meliputi: 1. Asas berlakunya hukum pidana dibedakan menjadi dua, yakni menurut waktu dan tempat. Dalam arti lain, asas adalah kebenaran yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai. Kewarganegaraan pasif = Asas Nasional Pasif Hukum pidana Indonesia berlaku atas orang yang melakukan kejahatan di wilayah negara lain yang akibatnya menimpa WNI (8)a. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas. S. 39 th. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni . Wirjono Prodjodikoro, S. 000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7. Macam-Macam Asas Hukum. , M. 180. 129). H. Seseorang yang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma untuk kepentingan pembelaan dirinya. Asas ini juga dikenal dengan principle of double jeopardy. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah 1. Asas Hukum Pidana Indonesia. Dari penjelasan dari Soesilo mengenai asas nasionalitas aktif pada Pasal 5 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya asas nasionalitas aktif dan asas personalitas adalah hal yang sama. Ppt Asas Hukum Islam from Dalam kitab suci alqur’an, allah swt berfirman yang artinya: 5 makhrus munajat, dekontruksi fikih jinayah. 19 . The International Covenant an Civil and Political Rights article 14 sub 3dASAS-ASAS HUKUM PIDANA : Deskripsi Fisik: ix, 234 hlm. Asas legalitas :Suatu tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan asas legalitas, ketentuan pidana dari undang-undang yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukan (Pasal 1 (1) KUHP). 03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat. 18 oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau melakukan delik yang sebenarnya orang atau pembuat tersebut tidak bermaksut untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pada umumnya asas hukum pidana tersebut dituangkan dalam peraturan hukum pidana kongkrit, yaitu dimasukan kedalam pasal-pasal dari undang-undang hukum pidana asas A r s i p B a d a n D i k l a t K e j a k s a a n R e p u b l i k I n d o n e s i a nulum delictum nulum poena sine previa lege poenali. 6 Tindak Pidana Khusus dapat atau boleh, sedangkan feit berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. Diaturdalam Pasal 5 (1) UU 14/1970 yang 2. Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 2. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam. Makna asas legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. com 6 Asas Hukum Pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika 5 Ridwan H. Asas Teritorialitas Pasal 2 KUHP Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Abdul Kadir Besar. Jika dilihat dari situasi dan. PB - Rajawali Pers. Tohar.